Archives Juli 2025

Pemuda Nusantara Goes To Campus: Mendorong Peran Kampus dalam Transisi Energi dan Penguatan SDM EBT

Jakarta, 21 Juli 2025,

Indonesia sedang memasuki babak baru dalam peta transformasi energi dunia. Transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) tidak hanya menjadi agenda iklim global, tetapi juga jalan strategis untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Dalam berbagai forum internasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat hilirisasi dan transformasi energi berbasis potensi dalam negeri.

Hal ini sejalan dengan visi besar Asta Cita, di mana penguasaan teknologi energi bersih harus ditopang oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) unggul di berbagai daerah. Melihat urgensi tersebut, Pemuda Nusantara menggelar program “Goes To Campus” dengan mengangkat tema:
“Mendorong Peran Kampus Dalam Transisi Energi dan Penguatan SDM untuk Energi Baru Terbarukan (EBT)”
ini adalah kegiatan launching awal program dilaksanakan secara offline pada Senin, 21 Juli 2025 di Aula Teknik Industri Universitas Trisakti, Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka ruang dialog antara mahasiswa, akademisi, pelaku industri, dan pemerintah dalam memperkuat kontribusi kampus terhadap percepatan transisi energi nasional. Lebih dari itu, seminar ini menjadi forum untuk membangun link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha (DUDI), khususnya sektor energi hijau, guna menjawab tantangan pengangguran sarjana dan ketidaksesuaian kompetensi lulusan terhadap kebutuhan industri.

“Fenomena 1 juta pengangguran sarjana di Indonesia hari ini bukan hanya soal kurangnya lapangan kerja, tetapi juga karena belum siapnya SDM kita memasuki industri strategis seperti EBT.

Kampus dan industri harus bersinergi, agar lulusan tidak hanya pintar secara teori, tapi juga siap kerja dan berinovasi,” ujar Ir. Panji Sukma Nugraha, Direktur Eksekutif Pemuda Nusantara. Menurut data BPS (Februari 2024), sebanyak 13,2% pengangguran terbuka berasal dari lulusan pendidikan tinggi, yang setara dengan lebih dari 1 juta sarjana.

Di sisi lain, survei McKinsey dan World Economic Forum (2023) menunjukkan bahwa 60% perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja terampil dari lulusan baru. Ketimpangan ini menandakan perlunya desain ulang sistem pendidikan tinggi agar lebih aplikatif dan relevan terhadap kebutuhan sektor-sektor prioritas, termasuk energi terbarukan.

Pemuda Nusantara mendorong agar program-program studi di kampus mulai memasukkan praktik magang industri sebagai bagian wajib kurikulum, memperkuat kolaborasi riset bersama BUMN dan swasta, serta memfasilitasi pelatihan vokasi yang terstandarisasi. Selain itu, seminar ini juga mendorong penyusunan rekomendasi kolaboratif untuk penguatan SDM energi hijau, termasuk:
1. Revitalisasi kurikulum agar link and match dengan kebutuhan industri EBT.
2. Insentif bagi industri yang menyerap lulusan baru melalui program on-the-job training.
3. Pengembangan pusat unggulan riset dan inovasi EBT di kampus.
4. Pemetaan potensi EBT lokal sebagai sumber pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
5. Integrasi pembinaan kepemudaan energi hijau dalam kebijakan pemerintah daerah.

Program “Goes To Campus” ini juga menjadi wadah regenerasi pemimpin muda daerah yang visioner dan siap membawa Kalimantan, Papua, Sumatera, dan kawasan lain sebagai pusat energi hijau nasional. Kampus tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi harus bertransformasi menjadi laboratorium masa depan energi Indonesia.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai narasumber dari unsur legislatif, industri energi, akademisi, dan pemerintah daerah. Harapannya, semangat kolaboratif ini bisa menjadi model bagi transformasi pendidikan dan ketenagakerjaan nasional yang lebih responsif terhadap tantangan zaman.

DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat Meraih Penghargaan Follower Terbanyak, Kantor DPD Terbanyak Dan Pengurus DPW Terbanyak Di Ajang
Anugerah Kersa-Ksatria Pancakarya Gerakan Rakyat 2025

Jakarta, Galaxypost.id

Prestasi yang diraih oleh ormas Gerakan Rakyat patut diapresiasi. Sebanyak tiga penghargaan telah diraih oleh Gerakan Rakyat yaitu penghargaan untuk kantor DPD terbanyak, penghargaan follower terbanyak, dan penghargaan pengurus DPW terbanyak.

“Kita telah mendapatkan penghargaan, pertama terkait kantor DPD terbanyak, kedua penghargaan follower terbanyak, ketiga penghargaan pengurus DPW terbanyak. Penghargaan tersebut tidak luput dari pemilihan ketua DPD yang telah terbiasa dengan relawan, partai, dan kepala suku,” ujar Ketua DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat, Rita Widyawati SH, Minggu (13/7/2025), saat ditemui dalam acara Anugerah Kersa-Ksatria Pancakarya 2025.

Untuk mengajak bergabung menjadi anggota Ormas Gerakan Rakyat, lanjut Rita, dengan masa pendukung Anies Baswedan sebesar 85 persen di Sumatera Barat, untuk mengajak bergabung dengan ormas ini tidak ada yang menolak.

“Saat ini anggota pengurus di DPW Sumbar ada 125 orang. Kami menargetkan tahun 2029 meraih minimal 90 persen,” imbuhnya.

Terkait dengan program ke depan, tambahnya, kami akan mengundang setiap divisi untuk membahas program-program ke depan sekaligus mencontoh program lainnya yang bermanfaat. Sementara untuk menghadapi Pemilu 2029, jika organisasi ini mengarah ke partai, kami akan mengusung menjadi ketua partai adalah sosok walikota Padang selama 2 periode.

“Kami berharap kepada masyarakat khususnya anggota ormas Gerakan Rakyat untuk bersama-sama memenangkan Anies di Pilpres 2029. Visi kita adalah bagaimana semua pengurus hingga akar rumput bisa terbentuk. Misi kita adalah berjuang melakukan konsolidasi dan konsultasi,” pungkasnya.

RAKERWIL III BAMAGNAS JAKARTA SOROTI PENTINGNYA BELA NEGARA DAN RELOGIUS BERBUDAYA DI KOTA GLOBAL JAKARTA

Jakarta, Galaxypost.id

“Tarian Betawi digabungkan dengan tarian dari Bali, Batak (Sumatera Utara), Papua, dan tarian-tarian Nusantara lainnya menjadi bukti nyata bahwa Bamagnas DKI Jakarta turut menterjemahkan visi Jakarta sebagai kota berbudaya,’ ujar H Fajar Eko Satriyo SStp MA, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta dalam sambutannya pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III Badan Musyawarah Antar Geraja Nasional (Bamagnas) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta.

Kehadiran Fajar Eko Satriyo pada Rakerwil III Bamagnas DPW DKI Jakarta tersebut mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rakerwil III Bamagnas diselenggarakan pada Sabtu, 19 Juli 2025 di Gedung Sentra GPdI, Jalan Danau Sunter Selatan Blok E no 1 Sunter Agung Jakarta Utara.

Mengangkat tema “Bersame Pemerintah Daerah Dalem Mujutin Jakarta Kote Ame Berbudaye” dan sub tema ‘Melalui Rakerwil Bamagnas DKI Jakarta Kita Mendukung Beragam Program untuk Membangun Jakarta Menuju Kota Global’ dihadiri sekitar 120 peserta lintas denominasi. “Bamagnas sangat penting dalam menciptakan ruang perjumpaan antar budaya dan iman. Pemerintah DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi lintas iman yang berbasis kasih dan persaudaraan, merawat keberagaman, dan menjadikan Jakart sebagai kota yang ramah, religius, dan berkeadilan,” tegasnya.

Pdt Dr Elider Tampubolon MM MTh, Ketua Bamagnas DKI Jakarta menyatakan, arah strategis organisasi semakin relevan dengan kebutuhan bangsa. “Salah satu inisiatif yang sedang digagas adalah tentang bela negara. Ini sebagai respon atas meningkatnya kasus intoleransi yang menyasar rumah ibadah dan komunitas Kristen di sejumlah tempat. Bela negara bukan berarti perang. Bela negara berbicara bagaimana kita kembali menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila kepada generasi muda khususnya. Ketika mereka memahami Pancasila dengan baik, maka benih-benih intoleransi akan mati dengan sendirinya,’ tegas Elider.

Program bela negara direncanakan digelar pada pertengahan Agustus 2025 di kawasan Kelapa Gading (Jakarta Utara). Sejumlah Nara sumber, baik dari kementerian terkait maupun profesional direncanakan hadir. Kegiatan ini terbuka untuk semua kalangan, baik pemuda, aktivis gereja, ketua sinode, maupun pengurus organisasi kemasyarakatan Kristiani.

Diingatkan, sebagai organisasi kemasyarakatan Kristen, Bamagnas berbeda dengan sinode gereja. “Bamagnas adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau masyarakat luas. Tugas Bamagnas adalah membantu pemerintah menyampaikan program-program kebangsaan kepada masyarakat,” jelasnya.

“Saya ingin Bamagnas ada di hati pemerintah. Ini tidak bisa hanya lewat kata-kata. Kita harus tunjukkan lewat kerja nyata. Ketika kita sudah di hati pemerintah, kita bisa berjalan bersama dan saling mendukung untuk mewujudkan Kota Jakarta yang maju, berbudaya, dan regilius,’ tegasnya.

Hal serupa disampaikan Pdt Haris Sung selalu Ketua Panitia Pelaksana Rakerwil III Bamagnas DKI Jakarta. “Inisiatif bela negara bukan sekedar wacana, melainkan gerakan nyata untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah masyarakat. Tujuan bela negara agar ideologi Pancasila dan semangat NKRI yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa dapat kembali mewarnai pelayanan organisasi kemasyarakatan, khususnya Bamagnas,” ucapnya.

Rakerwil III Bamagnas diikuti sekitar 120 peserta lintas denominasi termasuk sejumlah figur seperti Pdt Dr Japarlin Marbun SPdK MPd (Ketua Umum Bamagnas). @epa_phm

FAJAR EKO SATRIYO WAKILI GUBERNUR BUKA RAKERWIL III BAMAGNAS DKI JAKARTA

Jakarta, Galaxypost.id

“Tarian Betawi digabungkan dengan tarian dari Bali, Batak, Papua, dan tarian-tarian Nusantara lainnya menjadi bukti nyata bahwa Bamagnas DKI Jakarta turut menterjemahkan visi Jakarta sebagai kota berbudaya,’ ujar H Fajar Eko Satriyo SStp MA, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta dalam sambutannya pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) III Badan Musyawarah Antar Geraja Nasional (Bamagnas) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta pada Sabtu, 19 Juli 2025 di Gedung Sentra GPdI, Jalan Danau Sunter Selatan Blok E no 1 Sunter Agung Jakarta Utara.

Mengangkat tema “Bersame Pemerintah Daerah Dalem Mujutin Jakarta Kote Ame Berbudaye” dan sub tema ‘Melalui Rakerwil Bamagnas DKI Jakarta Kita Mendukung Beragam Program untuk Membangun Jakarta Menuju Kota Global’ dihadiri sekitar 120 peserta lintas denominasi. “Bamagnas sangat penting dalam menciptakan ruang perjumpaan antar budaya dan iman. Pemerintah DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi lintas iman yang berbasis kasih dan persaudaraan, merawat keberagaman, dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah, religius, dan berkeadilan,” tegasnya.

Fajar Eko Satriyo lahir di Surakarta (Jawa Tengah), 29 Agustus 1981. Ia menempuh pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri dan Universitas Indonesia untuk gelar S-2. Pengabdiannya di wilayah Jakarta dimulai dari Staf Sub Bagian Umum di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur (2007), Staf Seksi Pelayanan Umum di Kecamatan Cakung (2007), Staf Kecamatan Cakung (2009), Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Cakung (2009), Wakil Lurah Kelurahan Pulo Gadung Kecamatan Pulo Gadung (2011), Wakil Lurah Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung (2014), Lurah Pulo Gebang Kecamatan Cakung (2015), Sekretaris Kecamatan Cakung (2016), Camat Kecamatan Cipayung (2019), dan Camat Kecamatan Cakung (2021) serta Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual DKI Jakarta (7 Mei 2025-saat ini). @epa_,phm

Optimalkan Gasifikasi Batubara, ASPEBINDO Dorong Akselerasi Transisi Energi Nasional

Jakarta, Galaxypost.id

Upaya mempercepat transisi energi berbasis sumber daya dalam negeri kembali digalakkan. Talkshow nasional bertajuk “Optimalisasi Gasifikasi Batubara untuk Ketahanan dan Transisi Energi” sukses digelar Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (“ASPEBINDO”) di sebuah cafe di Kemang Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan pemerintah, pelaku industri, dan pakar energi nasional. Lebih dari 120 peserta dari berbagai sektor hadir untuk berdiskusi terbuka membahas masa depan gasifikasi batubara sebagai bagian dari strategi nasional energi.

Acara ini merupakan program Bidang 1 (Bid Hukum Regulasi dan Advokasi Bisnis ASPEBINDO yang dipimpin oleh Kabid K.R.T Mahendra Adinegara SH.,MKn dan merupakan program kerja bidang 1 yang fokus menjembatani dunia usaha dengan kebijakan pemerintah. Salah satu tujuan utamanya mencari solusi atas stagnasi proyek hilirisasi batubara dalam negeri.

Apa urgensinya, Gasifikasi batubara dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menciptakan produk turunan berdaya saing. Namun, tantangan dari sisi regulasi, pembiayaan, dan ekosistem investasi masih cukup besar.

Talkshow dibuka langsung oleh Ketua Umum ASPEBINDO, Dr. Anggawira, M.M., M.H.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.

“Kami percaya, solusi transisi energi tidak bisa hanya dibebankan pada negara, tapi harus kolaboratif,” ujarnya.

Anggawira juga menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan instrumen fundamental untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong keadilan sosial.

“Asta Cita Bapak Presiden Prabowo yang telah dicanangkan itu minimal ada empat yang menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah kemandirian pangan, kemudian kemandirian energi, makanan bergizi, dan hilirisasi. Salah satunya hilirisasi gasifikasi batubara yang penting untuk ketahanan bangsa kita,” tambahnya.

Sesi pertama talkshow diisi oleh Ahmad Balya, pakar hukum energi dan sumber daya mineral dari ASPEBINDO. Ia membedah secara rinci aspek hukum dan regulasi Minerba serta aturan pelaksanaannya dari perspektif asosiasi yang menjadi dasar pengembangan gasifikasi batubara secara strategis.

Narasumber kedua, Rahmat Ginanjar, dari Pokja Hilirisasi Minerba Kementerian ESDM, menjelaskan skema insentif fiskal pemerintah. “Royalti 0% bagi produk hilirisasi adalah bentuk komitmen pemerintah mempercepat industrialisasi,” jelasnya.

Dalam sesi selanjutnya, Rio Supin, Presiden Direktur PT Bumi Etam Chemical, memaparkan dinamika bisnis proyek gasifikasi. Menurutnya, kejelasan pasar dan perlindungan investasi adalah dua hal krusial yang perlu dijawab negara.

“Di lapangan, banyak investor menunggu. Tapi mereka butuh kepastian hukum, jaminan infrastruktur, dan kemudahan perizinan,” kata Rio. Ia juga mengajak semua pihak belajar dari keberhasilan proyek sejenis di jerman, Afrika Selatan dan China.

Jamil Amir, narasumber terakhir dari PT Amir Brothers Gasification, menggarisbawahi dampak sosial-ekonomi dari proyek gasifikasi batubara. Ia menegaskan bahwa hilirisasi energi bukan semata soal teknologi, tetapi juga strategi pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan daerah. “Ini bukan hanya soal energi, tapi tentang pekerjaan, ekspor, dan ekonomi daerah,” tegasnya.

Jamil Amir sendiri telah berpengalaman lebih dari 26 tahun di bidang petrochemical dan Gasifikasi, termasuk sebagai implementor di berbagai perusahaan luar negeri, yang menjadikannya salah satu praktisi senior yang memahami aspek teknis, finansial, dan geopolitik dari proyek-proyek gasifikasi skala besar.

Moderator talkshow, Muhammad Muliyadi, yang juga merupakan Anggota Aspebindo, memimpin diskusi dengan hangat. Ia menyimpulkan bahwa peluang besar gasifikasi harus dibarengi dengan tata kelola yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Dalam sesi tanya-jawab, peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait kendala teknologi, hambatan regulasi, serta strategi mitigasi risiko proyek. Antusiasme tinggi menunjukkan tingginya harapan publik terhadap arah kebijakan hilirisasi batubara.

Talkshow ini juga dimanfaatkan peserta untuk memperluas jejaring, membangun koneksi, dan menjajaki kolaborasi lintas sektor. Beberapa pengusaha bahkan terlihat bertukar kartu nama, sesuai imbauan panitia saat registrasi.

Acara ditutup dengan undian doorprize dari sponsor sebagai bentuk apresiasi. ASPEBINDO juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dengan maksimal.

Forum ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret menuju penguatan ekosistem gasifikasi nasional. Dengan dukungan regulasi yang akomodatif dan sinergi multipihak, hilirisasi batubara bukanlah mimpi, tetapi masa depan. (Muliyadi)

Hika T. A. Putra (Ketum DPP Korps Indonesia Muda): Perlu Kolaborasi Lintas Sektor untuk Transformasi Perdagangan Digital dan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Jakarta, Galaxypost.id

Jambi Next Generation Bersama dengan Pemda Jambi mengadakan diskusi JambiNextGen dengan tema ; “Perdagangan Digital & Daya Saing Ekonomi Nasional : Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045” di Upnormal Cikini Jakarta pada hari Sabtu, 19 Juli 2025.

Narasumber Diundang ; M. Joni Eferi, S.S.I (Founder Jambi Milenial), Hika T A Putra (Ketum DPP Korps Indonesia Muda), Mhd. Raihan Edimara, SH (Ketum DPP FKMJ), Bahal Siregar M.Si (CEO Mahakam Travel & Staf Menteri PKP), Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. (Gubernur Jambi), Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc. (Wamen Perdagangan RI).

Dalam kesempatan ini Ketua Umum DPP Korps Indonesia Muda Hika Transisia AP mengatakan perdagangan digital ini sebuah konsekwensi yang memang harus diterima karena era digitalisasi. Dan memaksa kita untuk beralih dari konvensional kepada digital. Yang tidak menguasai digital dan tidak berminat berusaha mengikuti perkembangan zaman pasti akan tertinggal, imbuhnya.

Perkembangan pesat teknologi sehingga menjadi tantangan besar bagi sektor-sektor industri. Padahal teknologi adalah komponen vital dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital, tambahnya.

Pemerintah menyadari keinginan untuk melakukan proses proses ekonomi kreatif UMKM sudah ada sejak usia milenial. Saya berharap pemerintah lebih konsen dan lebih fokus lagi sampainya informasi ke tingkat bawah.

Peran aktif pemerintah, dunia akademik, dan pelaku usaha sangat penting untuk mewujudkan perdagangan barang dan jasa digital yang tangguh.

Kolaborasi lintas sektor tersebut akan mendorong lahirnya inovasi, mempercepat adopsi teknologi, serta membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam perdagangan digital, bebernya.

Perkembangan pesat teknologi sehingga menjadi tantangan besar bagi sektor-sektor industri. Padahal teknologi adalah komponen vital dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital, pungkasnya.

MASYARAKAT PEDULI KEDAULATAN BANGSA DAN NEGARA NYATAKAN SIKAP TEGAS: MENOLAK KEHILANGAN KEDAULATAN BANGSA DAN NEGARA TERKAIT DOMINASI WHO MELALUI AMANDEMEN IHR

19 JULI 2025

Jakarta, Cosmopolitanpost.com

Hari ini kami atas nama masyarakat peduli kedaulatan bangsa dan negara, DR. dr. Siti Fadilah Supari SPJP(K) dan Purn. Komjen Dharma Pongrekun, mengadakan pers conference dengan tujuan untuk menyerukan penolakan terhadap dominasi WHO terhadap kebijakan kesehatan nasional, yang berpotensi berbahaya bagi kedaulatan bangsa dan negara .

Pada hari ini,19 Juli 2025 WHO akan menetapkan amandemen IHR.

IHR adalah International Health Regulation yang berisi SOP dalam menyelesaikan masalah pandemi. Amandemen IHR ini isinya banyak merugikan negara-negara anggota, dimana sudah banyak di tolak Oleh negara-negara maju antara lain Amerika dan Rusia serta negara-negara lain. Bahkan negara seperti USA sampai memutuskan keluar dari WHO.

Mengapa amandemen itu harus ditolak secara resmi oleh negara hari ini, Sabtu 19 Juli 2025:

1. Potensi hilangnya kedaulatan bangsa dan negara. Hari ini, Sabtu, 19 Juli 2025, ini adalah hari di mana akan disetujuinya IHR (International Health Regulations) Amendment. Dengan darurat Pandemi ditentukan oleh Dirjen WHO, (Pasal 1, 12, 49), bukan lagi oleh presiden suatu negara, apalagi ditambah aturan lainnya, IHR Amendment itu berpotensi sama artinya dengan pelanggaran atas kedaulatan kesehatan suatu negara. Jika disetujui artinya Presiden sekalipun tidak dapat lagi melindungi rakyatnya sendiri. Karena tunduk pada WHO Treaty dan Pandemic Agreement.

Amandemen IHR yang telah diadopsi melalui konsensus pada 1 Juni 2024 dalam sidang World Health Assembly ke-77 masih dapat ditolak oleh negara-negara anggota hingga 19 Juli 2025. Jika tidak ada penolakan resmi dari pemerintah Indonesia sebelum tanggal tersebut, amandemen akan secara otomatis berlaku efektif di Indonesia.

Sejak tahun lalu kami telah berkali-kali menyampaikan kekuatiran rakyat ini, tapi belum ada tanggapan serius sampai hari terakhir ini, karena itu kami minta tolong pada semua rakyat yang masih cinta negara ini agar segera menginfokan pada siapapun yang dikenal agar bisa langsung beritahu presiden sebelum terlambat, karena hari ini, 19 Juli 2025, kita masih bisa menolak.

Kalau lewat waktu resikonya bagaimana? Repot. Karena kalau sadar sesudah lewat waktu, namanya sedang cari kesempatan, mereka pihak asing yang jahat bersama WHO jadi bisa punya kesempatan menekan bahkan ramai-ramai menghukum/ menyerang negara kita. Kalau sudah begitu, pasti rakyat yang menderita.

WHO mengubah definisi pandemi menjadi setara dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan epidemi. Perubahan ini memberikan celah bagi WHO untuk mengklaim pandemi sebagai bentuk bioterrorisme, menciptakan keadaan darurat artifisial yang dapat disalahgunakan.

Definisi “PANDEMI” disamakan dengan PHEIC (Public Health Emergency International Concern), dan pengobatan gen dan sel dimasukkan dalam produk kesehatan relevan (Pasal 1).

3. Beban Finansial tanpa batas, dibebankan kepada pemerintah negara masing-masing. (Pasal 44). Bila sekjen WHO sudah menetapkan status pandemi, negara-negara yang sedang kesulitan ekonomipun akibat pandemi lalu, akan tetap diwajibkan mendanai kegiatan mengatasi pandemi tanpa kejelasan besaran biaya dan tanpa batas. Ini bahaya, karena bila sudah tidak mampu, mereka berpotensi akan terus jadi budak hutang global yang berpotensi menyebabkan kemiskinan bahkan kebangkrutan.

4. Transparansi dan akuntabilitas: Tidak ada kejelasan siapa yang akan mengelola dana, mengaudit dan tanpa perlindungan konflik kepentingan , (pasal 44bisJ. Tidak ada kewajiban WHO mempertanggungjawabkan hasilnya, jadi bila negara bangkrutpun gara gara pandemi, WHO tidak bisa disalahkan.

5. Cacat hukum. Versi final dari amandemen ini tidak diserahkan oleh WHO minimal 4 bulan sebelum pemungutan suara. (Pasal 55(2)).

6. Bertentangan dengan prinsip medis. Mengharuskan bahkan orang sehatpun asal di anggap terpapar penyakit (OTG) di karantina secara paksa, yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pribadi yang dijamin konstitusi. (Pasal 27). Amandemen mewajibkan vaksinasi bagi setiap warga yang bepergian ke luar negeri, tanpa mempertimbangkan kondisi kesehatan individual atau hak menolak intervensi medis.

7. Operator transportasi dipaksa melaksanakan “tindakan kesehatan”. (menyemprot penumpang dengan zat kimia). (pasal 24.1 (a), 24.1 (b) , dan lampiran 4.1(c)).

8. Negara di wajibkan membuat undang-undang nasional sesuai dengan kemauan WHO, bukan lagi berdasarkan kemauan atas kepentingan rakyat negara kita (pasal 4). Itu sebabnya undang-undang ini Sangat otoriter dan mengganggu kebebasan sipil. (Di Indonesia Omnibuslaw Kesehatan Pasal 446)

9, Dirjen WHO mewajibkan prakualifikasi dan EUA pada semua produk kesehatan (pasal 15, 16, 17, 18). (Monopoli). Dampaknya setiap warga Indonesia yang ingin bepergian ke luar negeri berpotensi 8akan diwajibkan menggunakan vaksin tertentu sesuai ketentuan WHO. Penolakan terhadap vaksin tertentu itu dapat mengakibatkan pembatasan perjalanan internasional.

10. Amandemen ini berlawanan dengan Hak Asasi Manusia (Pasal 31.2). Pasal ini secara eksplisit memaksa warga atau pelancong menjalani vaksinasi atau tindakan pencegahan lainnya seperti karantina atau isolasi diri tanpa prosedur pengecualian bahkan tanpa persetujuan individu.

Kami menolak keras:

GD Intervensi supranasional WHO yang berpotensi mengurangi kedaulatan negara dan bertentangan dengan prinsip medis dan melanggar hak asasi manusia..

Sistem pengambilan keputusan tertutup yang mengesampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

@ Penerapan kebijakan kesehatan yang meminggirkan hak masyarakat untuk memilih, bertanya, dan mendapatkan informasi yang utuh dan independen.

Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk:

D Secara resmi tidak menyetujui Amandemen IHR 2025.

@ Melakukan kajian menyeluruh bersama masyarakat sipil, akademisi, dan ahli hukum.

@ Menolak seluruh bentuk pengalihan kedaulatan kesehatan kepada lembaga internasional.

H Indonesia perlu memastikan bahwa implementasi perjanjian ini tidak mengurangi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

Indonesia.

Terimakasih

Atas nama Masyarakat Peduli kedaulatan bangsa dan negara.

DR. dr. Siti Fadilah Supari SPJP/(K)

Purn Komjen Dharma Pongrekun

Ket.foto: Faisal Rachman Pemimpin Redaksi Periskop.id

Jurus Menyelamatkan Reputasi Bisnis Ketika Terjerat Hoaks

Jakarta 19 Juli 2025-

Di tengah derasnya arus informasi digital, hoaks kini bukan lagi sekadar gangguan komunikasi, melainkan ancaman nyata yang dapat mengguncang reputasi perusahaan dan menggerus kepercayaan publik. Kasus demi kasus menunjukkan, hanya perusahaan dengan kesiapan komunikasi krisis yang matang yang mampu bertahan tanpa kehilangan kredibilitas.
Pemimpin Redaksi Periskop.id, Faisal Rachman, menegaskan bahwa dunia bisnis di Indonesia harus semakin waspada terhadap gelombang hoaks yang menyebar cepat di media sosial. “Informasi hari ini menyebar jauh lebih cepat daripada kemampuan publik untuk memverifikasinya. Ketika hoaks muncul, reaksi yang lambat atau panik justru dapat memperbesar kerusakan citra,” ujar Faisal dalam keterangannya kepada media, Sabtu (19/7).

Menurut Faisal, komunikasi krisis adalah elemen penting yang menentukan apakah sebuah perusahaan mampu mengendalikan situasi atau justru tenggelam dalam badai informasi palsu. Ia mengutip pandangan pakar komunikasi krisis, W. Timothy Coombs yang menekankan pentingnya strategi proaktif sebelum krisis benar-benar terjadi. “Kesiapan protokol komunikasi, monitoring opini publik, dan pemanfaatan kanal resmi informasi merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen risiko modern,” kata Faisal.

Dirinya pun mengajak berkaca kepada sejumlah merek besar di Indonesia yang telah merasakan pahitnya serangan hoaks terhadap reputasinya. Antara lain mie instan Indomie, yang sempat diterpa isu kandungan bahan berbahaya pada 2010 di Taiwan dan apesnya berulang kembali pada 2023. Isu itu cepat memengaruhi persepsi konsumen, sebelum akhirnya diredam lewat klarifikasi berbasis data laboratorium dan penjelasan di media massa secara masif. “Indomie bertahan karena mereka cepat, transparan, dan berbicara dengan data. Bukan dengan emosi,” tegasnya.

Contoh lain datang dari Le Minerale, merek air minum dalam kemasan (AMDK) besutan OT Group, yang difitnah mengandung kadar bromat melebihi ambang atas keamanan pada Februari 2024. Hoaks yang diawali dari salah satu influencer yang memposting hoaks rupanya menjadi viral dan memicu keresahan publik. Namun, Le Minerale menunjukkan kelasnya sebagai merek besar dengan mengklarifikasi menggunakan melalui hasil uji laboratorium resmi dari Kementerian Perindustrian yang kemudian dipublikasikan di media massa dan media sosial. “Respons cepat dan berbasis bukti adalah vaksin terbaik melawan hoaks,” kata Faisal menegaskan. Ia menambahkan, hasilnya jelas terlihat — hoaks bromat itu sirna tanpa sisa, dan influencer yang menyebarkannya bahkan meminta maaf secara terbuka.

Kasus lain yang tak kalah menarik adalah hoaks JKW-Mahakam, yang sempat viral di media sosial karena mengaitkan kapal tunda JKW-Mahakam dan tongkang Dewi Iriana dengan isu tambang nikel di Raja Ampat dan menuding pemiliknya adalah mantan presiden. Padahal faktanya, kapal-kapal tersebut merupakan pengangkut batu bara di wilayah Kalimantan dan milik perusahaan publik yang datanya dapat diakses publik.

Berbeda dari pola umum, perusahaan pemilik kapal tersebut memilih tidak bereaksi berlebihan. Mereka hanya menerbitkan klarifikasi resmi di situs perusahaan. “Pendekatan itu sejalan dengan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs, yang menekankan bahwa respons krisis harus disesuaikan dengan tingkat ancaman dan persepsi publik,” jelas Faisal.

Ditambah lagi, Presiden Joko Widodo juga mengklarifikasi di media massa bahwa kedua kapal tersebut bukan miliknya. Hasilnya, strategi komunikasi yang terukur dan presisi itu terbukti efektif menghancurkan hoaks yang sangat viral tersebut. Media massa menayangkan klarifikasi tersebut secara serentak, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun menetapkan isu JKW-Mahakam sebagai hoaks di laman resminya. “Ketenangan dan presisi dalam menghadapi hoaks terbukti menyelamatkan reputasi perusahaan,” tutur Faisal.

Faisal menegaskan terdapat sejumlah pelajaran penting yang bisa dipetik dari berbagai kasus tersebut. Pada dasarnya, ada tiga prinsip utama yang wajib dipegang perusahaan dalam menghadapi hoaks, yakni ketenangan, transparansi, dan kecepatan. Prinsip ini, lanjutnya, konsisten dengan Image Restoration Theory yang dikembangkan oleh William L. Benoit yang menekankan pentingnya pemilihan strategi komunikasi yang tepat untuk memulihkan citra. “Hoaks bukan sekadar tantangan komunikasi, tetapi ancaman sistemik yang bisa menekan nilai saham, mengganggu rantai pasok, hingga menurunkan daya saing perusahaan di pasar global,” papar Faisal.

Karena itu, dalam pandangan Faisal, membangun ketahanan komunikasi nasional menjadi tanggung jawab bersama antara media, pemerintah, pelaku bisnis, dan konsultan komunikasi. Sinergi itu penting agar ekosistem informasi Indonesia tetap sehat dan terpercaya. “Dunia usaha tidak bisa lagi hanya fokus pada profit. Reputasi adalah aset yang nilainya tak ternilai — dan bisa runtuh hanya karena satu hoaks yang dibiarkan tanpa kendali, karena itu hoaks harus dihadapi secara terukur dengan metode komunikasi yang tepat,” tutup Faisal.

Rio Sambado ; “Smart City, Kearifan lokal, Budaya Daerah, Kesejahteraan, Keadilan, Transparansi Menjadi satu Tarikan Nafas Bagi Pembangunan Kota Jakarta”

Jakarta, Metropolitanpost.id

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 DKI Jakarta, Yayasan Sanjeev Lentera Indonesia bekerja sama dengan Perkumpulan Alumni Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Perluni UAJ) menggelar seminar publik bertajuk “Membaca Ulang Jakarta: Dari Visi Founding Parents hingga Smart City” di Kampus Unika Atmajaya Jakarta, Senin (14/07/25).

Gagasan smart city sebagai wacana abad ke-21 menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pelayanan publik serta peningkatan kualitas hidup warga. Seminar ini menggarisbawahi pentingnya inovasi untuk menjawab persoalan perkotaan, termasuk melalui partisipasi publik dan efisiensi birokrasi.

Kegiatan ini bertujuan meninjau kembali relevansi visi para pendiri bangsa terhadap Jakarta saat ini, memetakan arah pembangunan kota, serta menjawab tantangan dari beragam perspektif. Tak kalah penting, seminar juga mendorong peningkatan daya saing Jakarta dari sisi sosial, budaya, dan ekonomi.

Ditemui usai acara sebagai narasumber seminar “Membaca Ulang Jakarta: Dari Visi Founding Parents hingga Smart City” , Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo SE., MM., menyoroti pentingnya pengawasan anggaran dan kebijakan agar proyek smart city bukan hanya visible tapi juga valuable bagi masyarakat.

Rio menambahkan antara smart city, kearifan lokal, budaya daerah, kesejahteraan, keadilan, transparansi dan seterusnya menjadi satu tarikan nafas. Tidak terbantahkan satu sama lainnya semua terkolaborasi dan terintergrasi, imbuhnya.

Menurut Rio semua pemangku kepentingan termasuk pemangku kepentingan yang memiliki konsen terhadap budaya Betawi dan kearifan lokal harus bekerja keras bagaimana bisa memberikan asupan yang menarik dan mudah dikonsumsi warga Jakarta pada umumnya.

Diskusi ini sangat menarik kata Rio, temanya membicarakan hal-hal kekinian bersifat kontemporer maupun kedepan berbasis pada referensi historis. Kita tidak menjadi ahistoris, kita tidak menjadi bangsa yang amnesia sejarah karena dalam kehidupan tidak terlepas dari satu perjalanan satu sama lain yang saling bersambung tidak terputus, ungkapnya.

Sehingga kita lebih mudah mendapatkan akar masalahnya kenapa macet, kenapa banjir, kenapa kesenjangan ekonomi mencuat di jakarta dan sebagainya. Kita harus melihat ke belakang bagaimana pembangunan tidak berkeadilan sehingga kemudian melahirkan residu sosial di kota.

Bagaimana kemudian kita bisa macet- macetan karena orientasi kita adalah tidak orientasi publik sejak awal dan seterusnya, pungkasnya.

Membangun Ketahanan di Dunia yang Berisiko Tinggi: Bisakah Asia Tenggara Memimpin dalam AI, Industri, dan Keselamatan?

Jakarta, 17 Juli 2025

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, bekerja sama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Cambridge Industrial Innovation Policy (CIIP) di Universitas Cambridge, dan Lloyd’s Register Foundation, kemarin (16 Juli) menyelenggarakan lokakarya internasional untuk mengeksplorasi bagaimana Asia Tenggara dapat mengembangkan kebijakan yang siap menghadapi masa depan untuk mengelola berbagai risiko yang meningkat, mulai dari disrupsi AI hingga keselamatan industri dan kepercayaan digital.

Acara ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kebijakan adaptif yang merespons lanskap yang berubah dengan cepat. Asia Tenggara berada di persimpangan jalan: kecerdasan buatan (AI), perubahan industri, dan perdagangan digital menawarkan peluang baru tetapi juga membawa risiko baru bagi pekerja, industri, dan keamanan nasional.

Dalam sambutannya, Syahroni Ahmad, Sekretaris Ditjen Ketahanan Perwilayahan Dan Akses Industri Internasional (KPAII), mewakili Bapak Tri Supondy, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan Dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian RI, menegaskan bahwa industri Indonesia tengah menyesuaikan strategi bisnisnya dalam menanggapi tantangan global dan domestik yang kompleks, termasuk pergeseran pola permintaan, kenaikan biaya produksi, dan pasar yang lebih selektif. “Banyak pelaku industri kini berfokus pada optimalisasi potensi pasar domestik yang menyumbang sekitar 80% PDB manufaktur. Oleh karena itu, melindungi pasar nasional dan memperkuat daya beli masyarakat sangat penting untuk menjaga daya saing industri nasional.”

Ia lebih lanjut menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja industrinya melalui kolaborasi internasional. “Kemitraan erat kami dengan UNIDO merupakan salah satu strategi utama kami untuk terus meningkatkan pencapaian sektor industri,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, empat ringkasan kebijakan diluncurkan berdasarkan data dari Lloyd’s Register Foundation World Risk Poll. Ringkasan tersebut memberikan panduan praktis untuk membahas keselamatan kerja, strategi industri, tata kelola AI, dan kebijakan perdagangan digital.

*Kesenjangan Keselamatan dan Inovasi di Asia Tenggara*

Di Asia Tenggara, hanya 48% pekerja yang mengalami kecelakaan serius yang melaporkannya—dibandingkan dengan 80%+ di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Utara. Di Indonesia, tingkat pelaporan dan pelatihan keselamatan termasuk yang terendah di kawasan ini, dengan hanya 21% pekerja yang telah menerima pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam dua tahun terakhir. Kesenjangan gender masih ada: di seluruh kawasan ini, hanya 25% perempuan yang menerima pelatihan K3 dibandingkan 34% laki-laki.

Ringkasan kebijakan tentang strategi industri menekankan peran manufaktur dalam ketahanan—mendukung respons darurat, menstabilkan perekonomian, dan menyediakan lapangan kerja berkualitas. Pekerja di sektor manufaktur merasa jauh lebih aman, dengan lebih dari 40% mengatakan kondisi telah membaik dalam lima tahun terakhir. Litbang Indonesia menyumbang 0,28% dari PDB, berada di belakang Thailand (1,14%), Vietnam (0,53%), dan jauh di bawah Tiongkok (2,4%). Tiga puluh tiga persen responden di kawasan ini meyakini AI akan sangat membantu masyarakat, di bawah rata-rata global sebesar 39%. Di Singapura dan Vietnam, optimisme lebih tinggi, sementara Indonesia dan Malaysia menunjukkan lebih banyak skeptisisme. Pria Indonesia jauh lebih optimis daripada wanita tentang dampak AI, menunjukkan tantangan kesetaraan digital yang terus berlanjut.

“Sektor industri yang kuat dan inklusif membangun masyarakat yang tangguh. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana kolaborasi berbasis data membantu pemerintah membuat keputusan yang tepat di dunia yang berubah dengan cepat,” ujar Dr. Marco Kamiya, UNIDO Country Representative untuk Sub-Regional Office Indonesia, The Philippines, and Timor Leste. “UNIDO bangga mendukung kepemimpinan Indonesia dalam mempromosikan strategi industri yang memajukan keselamatan, keberlanjutan, dan pertumbuhan inklusif.”

Menurut World Risk Poll, 92% warga Indonesia khawatir data pribadi mereka mungkin disalahgunakan, angka tertinggi di Asia Tenggara. Kekhawatiran mendalam seputar privasi data ini tercermin dalam tuntutan akan undang-undang perlindungan data yang lebih kuat dan regulasi yang lebih ketat terhadap AI dan pengambilan keputusan otomatis. “Kecerdasan buatan dan perdagangan digital menjanjikan peluang signifikan bagi Asia Tenggara, tetapi juga menciptakan bentuk risiko dan ketidakpastian baru,” ujar Dr. Jennifer Castañeda-Navarrete, Analis Kebijakan Utama di IfM Engage, Universitas Cambridge.

“Proyek ini menggarisbawahi pentingnya menanamkan kepercayaan publik pada inti tata kelola AI dan kebijakan perdagangan digital. Kerangka kerja kebijakan yang berbasis bukti, inklusif, dan adaptif merupakan kunci untuk menavigasi transisi ini dengan sukses.”

*Rekomendasi Kebijakan: Peta Jalan Regional*

Empat ringkasan kebijakan yang dirilis hari ini memberikan rekomendasi terperinci untuk membantu Asia Tenggara merespons risiko-risiko yang saling terkait ini:

– Mendorong tata kelola AI yang inklusif dan menyelaraskan undang-undang nasional dengan kerangka kerja etika AI regional.

– Menyelaraskan undang-undang perlindungan data dan mendukung perjanjian perdagangan digital yang berdaulat.

– Meningkatkan investasi dalam Litbang, dengan fokus pada inovasi dan ketahanan hijau.

– Memperluas pelatihan keselamatan kerja, terutama bagi perempuan dan pekerja di sektor informal.

– Memperkuat lokalisasi dan diversifikasi industri untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian

Ringkasan eksekutif dari keempat ringkasan kebijakan, termasuk temuan-temuan utama, wawasan penulis, dan rekomendasi lengkap, tersedia di www.ciip.group.cam.ac.uk. Salinan pratinjau dan kesempatan wawancara dengan para ahli tersedia berdasarkan permintaan.