Archives Oktober 2025

DEKLARASI PEMBENTUKAN INSTITUT JENDERAL BESAR SOEHARTO

 

Jakarta, Galaxypost.id.

 

Bahwa presiden Soeharo adalah presiden Republik Indonesia yang terlibat langsung dalam revolusi fisik dan merupakan tokoh utama dalam percepatan pembangunan ekonomi, teknologi dan industri serta politik internasional. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan presiden Soeharto, negara Indonesia pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an memperoleh predikat sebagai Macan Asia Baru (New Asian Tiger) sejajar dengan negara Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Singapura.

Bahwa pasca berakhirnya kepemimpinan presiden Soeharto dan digantinya UUD 1945 asli dengan UUD 2002, maka predikat negara Indonesia sebagai Macan Asia Baru menjadi sirna, seiring masuknya ideologi liberalisme dan komunisme yang dikemas oleh kekuatan global melalui investasi dan kebudayaan serta teknologi. Pancasila hanya dijadikan jargon oleh penyelenggara negara karena sejatinya kebijakan negara justru mengabaikan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa presiden Soeharto dengan political will-nya telah mengabadikan nama presiden Sukarno sebagai nama bandara setelah 18 tahun masa kepemimpinannya berakhir. Namun nama presiden Soeharto setelah 27 tahun masa kepemimpinannya berakhir, tidak satupun presiden di era reformasi yang memiliki political will; untuk mengabadikan nama presiden Soeharto dilekatkan sebagai nama institusi, gedung, tempat, jalan atau kegiatan dan lain lain. Hal ini sangat mungkin terkait dengan keberadaan kekuatan besar yang menghalanginya.

Bahwa presiden Soeharto sebagai manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya meninggalkan warisan berharga berupa gagasan, kepemimpinan, strategi pembangunan, stabilitas nasional dan wawasan kebangsaan. Untuk mencegah warisan presiden Soeharto tersebut terkubur, warisan tersebut perlu di dokumentasikan dan di kaji secara objektif-ilmiah secara berkelanjutan. Kemudiart hasil kajian dimaksud dapat dijadikan referensi pada perumusan kebijakan negara untuk di implementasikan dalam tahapan proses pembangunan.

Bahwa untuk kepentingan generasi masa kini dan mendatang diperlukan ruang kajian akademis yang independen dan terbuka untuk dapat memahami dinamika sejarah nasional termasuk peran presiden Soeharto menyelamatkan Pancasila sebagai dasar negara dari hegomuni ideologi komunisme. Dengan demikian generasi kini dan mendatang dapat mengambil nilai positifnya sehingga mereka dapat diharapkan akan lebih baik dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Untuk maksud tersebut kami warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang, suku, agama dan pilihan politik yang berbeda terpanggil untuk membentuk lembaga kajian yang fokus mempelajari berbagai gagasan presiden Soeharto yang konstruktif terkait dengan persoalan ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan keamanan. Dalam rangka menghormati jasa presiden Soeharto dan mengingat nama presiden Soeharto bukan merupakan hak ekslusif milik keluarga atau kelompok tertentu, maka hari ini kami umumkan berdirinya lembaga kajian dengan nama : ” Institut Jenderal Besar Soeharto”

Jakarta – Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Upacara ini dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pada tahun ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Upacara ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan pengingat terhadap peristiwa G30S/PKI, yang hampir mengancam keberadaan ideologi Pancasila sebagai dasar negara.

Selain Wakasau, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh penting, antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, para menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, serta tamu undangan lainnya.

Upacara berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

 

(ard)

AGUS SUPIRMANTO,.SE TERPILIH AKLAMASI SECARA LEGAL KONSTITUSIONAL

 

Jakarta, Galaxypost.id

 

H. Nasrullah,. AR Menjelaskan Proses Muktamar X partai lslam tertua di nusantara yang berlambang Ka’bah berasas Islam partai persatuan pembangunan (PPP) akhimya mendapat jalannya dengan agenda berproses secara benar antara lain:

1. Paripurna sidang pengesahan jadwal acara dan tata tertib sebagai instrumen dalam pelaksanaan proses Muktamar X partai persatuan pembangunan.

2. Paripurna sidang penyampaian tanggapan laporan pertanggung jawaban PLT ketua umum Mardiono walaupun tidak dibaca lansung namun tanggapan peserta muktamar semua menyatakan menolak laporan pertanggung jawaban Mardiono sekaligus otomatis menolak pencalonan Mardiono sebagai ketua umum (30/0925)

3. Paripurna sidang pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD / ART yang menjadi rule of the law dan rule of the game lima tahun kedepan. Keterangan tempat di Mercury ancol jakarta

4. Paripurna sidang pembagian komisi – komisi yang kemudian berdasarkan kesepakatan muktamirin akan dibentuk tim perumus yang tentunya disahkan oleh forum muktamar

5. Pemilihan ketua umum secara aklamasi dengan hasil terpilihnya H.AGUS SUPIRMANTO, SE sebagai ketua umum menahkodai partai persatuan pembangunan 2025-2030

Demikian siaran pers saya ini sampaikan agar publik mengetahui secara komprehensif proses Muktamar X yang sesungguhnya sekaligus membantah klaim Mardiono terpilih sebagai ketus uumum Pungkas Dr.H.Nasruflah

Catatan Kritis Abah AAU :
Jelang 5 Oktober Ancaman Kebangkitan Hantu Militerisme dan Ujian Supremasi Sipil Reformasi 98

 

*Abah AAU – Direktur Eksekutif Megapolitan Strategis Indonesia,
Aktivis 98, Advokat, dan Praktisi Hukum**

 

 

Setiap 5 Oktober, Indonesia memperingati **Hari Ulang Tahun (HUT) TNI**. Seharusnya, momen ini menjadi refleksi atas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara yang tunduk di bawah kendali sipil, sebagaimana amanat Reformasi 1998.

Namun, menjelang peringatan tahun ini, publik kembali terusik oleh bayangan “hantu militerisme”—sebuah ancaman yang berpotensi merusak komitmen **supremasi sipil**, anak kandung sah Reformasi.

Sebagai mantan **Aktivis 98**, saya ingin mengingatkan kawan-kawan seperjuangan: jangan biarkan nilai luhur Reformasi terkubur. Jangan sampai demokrasi hari ini kembali dirusak oleh praktik militerisme yang dulu sudah kita tolak bersama.
—

Supremasi Sipil, Pilar Reformasi yang Terancam
Supremasi sipil adalah prinsip fundamental demokrasi: kekuasaan tertinggi ada di tangan warga sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer tunduk pada kebijakan sipil.

Prinsip ini lahir dari semangat menghapus **Dwifungsi ABRI** di masa Orde Baru, di mana militer terlibat dalam politik dan sosial. Meski secara formal Dwifungsi dihapus, residu dan upaya merekayasa peran militer di ranah sipil masih terus bermunculan.

Inilah bentuk baru militerisme pasca-Reformasi: tidak lagi melalui kudeta terbuka, melainkan masuk secara halus dan terlembaga.
—

Erosi Batas Sipil-Militer: Tiga Indikasi Utama

1. **Penempatan Perwira Aktif di Jabatan Sipil**
Perwira aktif TNI masih banyak ditempatkan di kementerian, lembaga, hingga BUMN. Dalihnya adalah profesionalisme dan kelebihan personel.

Namun dampaknya:

* Melemahkan birokrasi sipil yang seharusnya dikembangkan.

* Menciptakan kontrol sipil yang subjektif, berbasis politik, bukan profesionalisme.

2. **Revisi Undang-Undang TNI**

Revisi sejumlah aturan justru membuka kembali peluang keterlibatan militer di ranah sipil. Jika tidak diimbangi kontrol sipil yang kuat, ini langkah mundur dari semangat Reformasi.

 

3. **Keterlibatan dalam Urusan Non-Tradisional**
Dari bencana, proyek strategis nasional, hingga keamanan sipil—TNI sering dilibatkan di luar fungsi pertahanan. Ini berisiko:

* Mengaburkan peran TNI dan Polri.

* Memiliterisasi respons sipil terhadap masalah sosial.
—

Prabowo Subianto dan Paradoks Supremasi Sipil

Posisi **Prabowo Subianto** sebagai Presiden sekaligus Panglima Tertinggi TNI-Polri menghadirkan paradoks.

* **Potensi positif:**

Latar belakang militer bisa membuatnya lebih kredibel menegakkan profesionalisme TNI.

* **Risiko negatif:** Bisa melahirkan “militerisme subjektif” jika jabatan sipil diisi rekan-rekan purnawirawan atau perwira aktif.

 

Sebagai mantan prajurit yang diberhentikan pasca-1998, Prabowo memiliki dua pilihan: menjadi penguat profesionalisme TNI sesuai semangat Reformasi, atau justru membuka jalan bagi kembalinya dominasi militer di ranah sipil.
—

### Reformasi TNI dan Polri: Dua Sisi Mata Uang
Reformasi TNI dan Polri sama-sama penting, tapi punya titik rawan berbeda:

* **TNI:** ancaman utamanya adalah bangkitnya kembali militerisme institusional yang menggerus supremasi sipil.

* **Polri:** tantangan terbesarnya ada pada akuntabilitas, kultur kekerasan, dan pelanggaran HAM.

 

| Reformasi TNI – Pencapaian | Waspada Kemunduran |
| —————————— | —————————————- |
| Pemisahan TNI–Polri | Revisi UU yang memperluas ranah sipil |
| Penghapusan Fraksi ABRI di DPR | Pelibatan TNI berlebihan di urusan sipil |
| Doktrin netralitas politik | Peradilan militer masih tertutup |

| Reformasi Polri – Pencapaian | Waspada Kemunduran |
| ———————————— | ————————————– |
| Menjadi institusi sipil | Kultur kekerasan & impunitas |
| Peningkatan kualitas penegakan hukum | Lemahnya pengawasan internal-eksternal |
| Filosofi melayani masyarakat | Praktik bisnis & KKN dalam tubuh Polri |
—

Menjaga Warisan Reformasi

HUT TNI seharusnya menjadi momen penegasan: TNI profesional, netral, dan tunduk pada kontrol sipil.
Jika **hantu militerisme** kembali diberi ruang, maka cita-cita Reformasi 98 bisa hancur. Tugas masyarakat sipil, akademisi, media, hingga elite politik adalah menjaga agar supremasi sipil tetap kokoh, sementara TNI dan Polri berfungsi sesuai mandat konstitusi.

Inilah tantangan terbesar bangsa: menyeimbangkan kebutuhan stabilitas nasional tanpa mengorbankan demokrasi dan hak sipil rakyat.***
—

STRATEGI PANGLIMA PERANG EKONOMI MENUJU
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 8 %

 

 

Oleh: Hotman Auditua S,S.E.,M.E.,BKP Pemerhati Kebijakan Fiskal

 

 

 

 

Sikap berani seorang Purbaya di awal mengemban tugasnya sebagai Menteri Keuangan, beliau mengatakan dengan optimistis mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tembus 8 persen dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan. Lalu selang beberapa hari panglima perang Purbaya dengan berani mengambil tindakan kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke lima bank nasional.

Melihat dari pengalaman beliau di dunia perekonomian sudah bisa dibilang kuat, ditambah dengan karakter beliau yang dikenal “koboi”. Tetapi dari sudut pandang saya, karakter seorang Purbaya itu seperti seorang Panglima Perang  Sun Tzu, Ia adalah seorang jenderal dan ahli strategi militer yang aktif melayani Raja Helü dari Wu mulai sekitar tahun 512 SM selama abad keenam SM.

Mari kita tilik Strategi seorang Panglima Sun Tzu yang di implementasikan didalam kebijakan Purbaya, :

1. Bangun Strategi Anda

“ The victorious warrior will win first, then fight, while the defeated warrior will fight first, then try to win.” / “Prajurit yang menang akan menang terlebih dahulu, baru kemudian berperang, sedangkan prajurit yang kalah akan berperang terlebih dahulu, baru kemudian berusaha untuk menang.” – Sun Tzu, The Art of War

Dimana maksudnya adalah Sun Tzu senantiasa menekankan bahwa aksi militer adalah tindakan mahal yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, perang harus cepat, efisien, dan lincah. Memperpanjang perang tidak manusiawi bagi rakyat.

Persamaannya dengan sikap optimis seorang Purbaya adalah bahwa tidak perlu waktu lama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dalam waktu 2-3 tahun dia mampu membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai 8 persen dengan 2 kebijakan yang dinilai banyak ekonom suatu tindakan seperti “pedang bermata dua”.

Analisa strategi Purbaya dengan filosofi panglima Sun Tzu menunjukkan penerapan prinsip-prinsip seperti perencanaan matang, memahami kekuatan dan kelemahan musuh (dan diri sendiri), menghindari konflik berkepanjangan, fleksibilitas dan adaptasi  terhadap situasi, serta memanfaatkan faktor eksternal seperti medan dan cuaca untuk meraih kemenangan dengan efisien.

2. Jadilah Pemimpin Yang Baik

Panglima Sun Tzu mengatakan : “The general who wins a battle makes many calculations in his temple before the battle begins. The general who loses makes only a few calculations beforehand.” / “Jenderal yang memenangkan pertempuran membuat banyak perhitungan di pelipisnya sebelum pertempuran dimulai. Jenderal yang kalah hanya membuat sedikit perhitungan sebelumnya.”

Yang maksud oleh beliau dalah bahwa Seorang jenderal yang sukses menginvestasikan waktu dan upaya yang signifikan dalam perencanaan dan mempertimbangkan berbagai faktor dan skenario sebelum terlibat dalam pertempuran. Persiapan ini mencakup evaluasi kekuatan dan kelemahan musuh, medan, sumber daya yang tersedia, dan kemungkinan taktik

Dilihat dari filosofi Sun Tzu, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntikkan dana Rp200 triliun ke perbankan dapat dianalisis sebagai manuver strategis untuk memenangkan “perang ekonomi”. Sun Tzu mengajarkan bahwa kemenangan terbaik adalah mengalahkan musuh tanpa bertempur. Dalam konteks ekonomi, ini berarti menghidupkan kembali pasar dan mendorong pertumbuhan tanpa harus melalui krisis yang meluas. Serta seorang Purbaya dalam menjalankan kebijakannya tersebut harus mampu memprediksi harapan dan respon dari publik atas kebijakan yang dia buat.

3. Manfaatkan Kesempatan

“Know thyself and you will win all battles.”/”Kenali dirimu sendiri dan kamu akan memenangkan semua pertempuran.” – Sun Tzu, The Art of War

Filosofi tersebut hidup dari segi kebijakan seorang purbaya yang langsung menuai banyak pro dan kontra yaitu melalui anggaran Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), yang totalnya sekitar Rp 425 triliun yang berada di rekening BI, kemudian menarik Rp 200 triliun dan mengembalikannya ke sistem perekonomian ke perbankan yaitu BNI,BRI,Mandiri, BTN dan BSI yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan Dan Kekurangan Kas Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

MAMPUKAH SEORANG PURBAYA “PANGLIMA PERANG EKONOMI” MENGHILANGKAN BAYANG-BAYANG SEORANG SRI MULYANI DI KANCAH PEREKONOMIAN
Cahaya yang lebih terang akan menghilangkan bayangan

Jawabannya yang OPTIMIS DAN PASTI sesuai karakter seorang Purbaya adalah Kepemimpinan Purbaya sangat beda dengan Sri Mulyani, ibaratnya kata pepatah “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”, maksudnya pepatah ini mengandung makna bahwa setiap tempat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Dalam konteks ini, Purbaya memiliki gaya kepemimpinan dan pendekatan kebijakan yang berbeda dari Sri Mulyani, dan ia tidak bisa diharapkan untuk menjadi tiruan dari pendahulunya.

Pola pikir beliau seperti Panglima Perang Sun Tzu yang memiliki Strategi Perang Ekonomi yang BIJAK dan TAKTIK .

Berikut adalah analisis kebijakan Rp200 T Purbaya dari kacamata filosofi Sun Tzu:

1. Menang tanpa bertempur (“Win without fighting”)

Sun Tzu menekankan bahwa keunggulan tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran.

Aplikasi: Kebijakan Purbaya bukan serangan langsung, melainkan injeksi dana yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi secara internal. Dengan meningkatkan likuiditas perbankan, pemerintah menggerakkan sektor riil dan mendorong mekanisme pasar, alih-alih melakukan intervensi pasar yang lebih drastis atau konfrontatif.

2. Memanfaatkan momentum dan kondisi (“The winning warrior wins first and then goes to war”)

Sun Tzu mengajarkan bahwa seorang pejuang yang bijak akan memastikan kemenangannya terlebih dahulu sebelum melancarkan serangan.

Aplikasi: Purbaya menggunakan dana menganggur pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat likuiditas perbankan. Ini adalah langkah antisipatif untuk menciptakan kondisi yang optimal (likuiditas kuat) sebelum melancarkan “serangan” pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Kebijakan ini memastikan bank memiliki cukup “amunisi” untuk berperang di pasar kredit.

3. Menghindari kekuatan musuh dan menyerang kelemahannya (“Avoid strength and attack weakness”)

Sun Tzu menyarankan untuk tidak menyerang kekuatan lawan secara frontal, melainkan mencari dan memanfaatkan kelemahannya.

Aplikasi: Kebijakan ini menghindari kelemahan utama ekonomi, yaitu lemahnya permintaan kredit, dengan menciptakan insentif kuat bagi perbankan. Bank didorong untuk menyalurkan kredit ke sektor riil karena dana tersebut memiliki biaya (suku bunga), sehingga menganggurkan dana itu akan merugikan bank. Ini adalah cara tidak langsung untuk mengatasi keengganan bank menyalurkan kredit tanpa intervensi langsung yang lebih keras.

4. Strategi dengan taktik yang jelas (“Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat”)

Sun Tzu menegaskan bahwa strategi harus didukung oleh taktik yang solid, dengan Menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 T di bank-bank BUMN terpilih dengan ketentuan yang jelas. Taktik ini mencakup syarat bahwa dana tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan bank harus melaporkan penggunaan dana secara berkala.

Aplikasi:Strategi: Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global dan perlambatan kredit.

5. Menguasai medan dan menciptakan aliansi (“Control points to shape your opponent”)

Sun Tzu mengajarkan pentingnya menguasai medan pertempuran dan membentuk aliansi strategis.

Aplikasi: Kebijakan Purbaya adalah manuver untuk mengontrol “medan pertempuran ekonomi” dengan membanjiri pasar dengan likuiditas. Selain itu, dengan menempatkan dana di bank-bank milik negara (Himbara), pemerintah membangun aliansi strategis untuk memastikan eksekusi kebijakan yang terkoordinasi dan terarah.

Bagi negara kita, kebijakan penyaluran dana Rp200 triliun ke lima bank Himbara dan syariah bisa memberi harapan besar bagi ekonomi Indonesia dari segala aspek berikut:

1. Harapan Besar Penguatan Sektor Riil dan Padat Karya

Dana ini diharapkan mengalir ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, manufaktur, dan UMKM. Selain itu, fokus pada sektor padat karya dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

2. Akselerasi Fungsi Intermediasi Perbankan

Dana segar yang disalurkan dapat mendorong bank untuk lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas pemerintah. Memperkuat peran bank sebagai agen pembangunan, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo.

3. Memperkuat Stabilisasi Sistem Keuangan

Injeksi likuiditas ini dapat menurunkan rasio loan-to-deposit (LDR), memperkuat ketahanan bank terhadap tekanan pasar. Menjaga transmisi kebijakan moneter agar lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

4. Penurunan Biaya Dana (Cost of Fund)

Penempatan dana SAL dengan bunga lebih rendah dari deposito memberi ruang bagi bank untuk menurunkan suku bunga kredit. Hasilnya bisa mendorong permintaan pembiayaan dari sektor swasta.

5. Peningkatan Kualitas Kredit dan Akses Pembiayaan

Harapan agar bank tetap selektif dalam menyalurkan kredit untuk menjaga kualitas aset dan menghindari lonjakan NPL (Non-Performing Loan). Perlu pengawasan ketat agar dana tidak terserap ke sektor spekulatif atau berisiko tinggi.

6. Pemanfaatan Dana Publik Secara Progresif

Mengubah dana idle di Bank Indonesia menjadi instrumen fiskal aktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menunjukkan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal secara lebih dinamis.

Namun tentunya kita berharap, dampak negatif yang mengintai pada setiap kebijakan yang tidak diimplementasikan dengan baik terjadi pada kebijakan ini. Kita semua berharap tidak terjadi gelembung aset, utang daerah yang membengkak, dan distorsi pasar properti seperti di Tiongkok. Tidak terjadi inefisiensi, korupsi, dan kredit macet, terutama karena penyaluran tidak berbasis kelayakan bisnis seperti di Brasil. Kita berharap bahwa penunjukan Purbaya dan kebijakan Rp200 triliun adalah momen krusial bagi arah ekonomi Indonesia. Ini bukan sekadar pergantian figur, tapi ujian terhadap pendekatan fiskal yang lebih berani dan terdesentralisasi. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini akan menjadi penentu reputasi fiskal Indonesia di mata dunia.

Seperti yang disampaikan Purbaya “Ada periode yang panjang (ekonomi), tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa”. Tidak salah ada yang menyebutnya “koboi fiskal” cepat, langsung, dan besar, tetapi sepertinya Indonesia sudah lama membutuhkan sosok ini agar Indonesia bisa melaju kencang mengendarai “kuda” ekonominya yang kuat. Sama seperti Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia yang menyukai Kuda.