Surabaya – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mengadakan kegiatan Pembinaan dan Supervisi Tindak Pidana Pertanahan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (10/10) dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), serta instansi penegak hukum dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam kegiatan ini, fokus utama adalah membahas target operasi tindak pidana pertanahan di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025. Kementerian ATR/BPN menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pencegahan kasus dan efektivitas supervisi lapangan guna mengantisipasi berbagai pelanggaran pertanahan.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, menekankan penerapan prinsip early warning system yang bertujuan mendeteksi potensi pelanggaran secara dini. Sistem ini akan dijalankan melalui kerja sama intensif antara Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta aparat penegak hukum setempat.
Melalui pembinaan dan supervisi ini, diharapkan penanganan setiap kasus pertanahan dapat dilakukan secara profesional dan berkeadilan, sekaligus mencegah munculnya tindak pidana pertanahan baru di Jawa Timur.
(ard)
